<div style='background-color: none transparent;'></div>

Hot

1 2 3 4 5

Business

World News

Entertainment

Kaos ISIS Jadi Petaka

Senin, 25 Januari 2016

SANGGAU –  Seorang anak ditahan Kepolisian Resor Sanggau karena menggunakan atribut Islam State Iraq and Syiria (ISIS) berupa baju kaos. Di dalam telepon selularnya juga ditemukan sejumlah gambar berkaitan dengan organisasi terlarang tersebut. Untuk kepentingan lebih lanjut kepolisian terus mengembangkan penyelidikan terkait temuan tersebut. 
KBO Reskrim Polres Sanggau, Ipda Rahmad Kartono menyampaikan pada Sabtu(23/1) malam sekira pukul 22.45, Satreskrim Polres Sanggau menerima pengaduan dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Sanggau mengenai seorang anak yang menggunakan baju kaos bertuliskan ISIS. Polisi kemudian langsung menahan anak tersebut untuk kepentingan penyelidikan. “Anak itu berinisial EA. Jadi selain menggunakan kaos itu, begitu anggota mengecek, di dalam telepon selulernya ada gambar-gambar ISIS,” ungkap Rahmad Minggu (24/1) siang. Anak tersebut saat ini masih diperiksa kepolisian untuk menyelidiki lebih dalam mengenai penemuan kaos dan gambar-gambar ISIS di dalam telepon selularnya.
Polisi saat ini telah melakukan pengawasan super ketat kepada EA dan dua rekannya, RO dan UJ. Belakangan diketahui bahwa UJ adalah orang yang menjual baju tersebut. “Jadi baju ini didapatkan secara berantai. Dari si UJ kemudian ke RO dan kemudian sampai ke EA. Selanjutnya kami sudah laporkan ke kesatuan atas dan mencari yang lainnya,” ujarnya.Penangkapan EA ini bermula dari razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sanggau. Dia dicokok bersama pasangan mesumnya Sabtu malam. Pasangan ini diketahui masih berstatus pelajar pada salah satu SMP di kota Sanggau. Dia ditangkap saat masih mengenakan kaos oblong bertuliskan ISIS.
“Satu pasangan yang ditangkap. Mereka masih pelajar SMP dan mengenakan baju bertuliskan ISIS,” ujar Kasi Pemeriksaan dan Penyelidikan Sat Pol PP Sanggau, Wendy Minggu (24/1) kemarin.Kepada petugas, kata dia, baju bertuliskan ISIS tersebut dibelinya secara online. Satpol PP memang sebelumnya telah membuntuti orang tersebut karena atribut yang dikenakannya. Setelah mengetahui keberadaannya, baru kemudian dilakukan dilokasi Taman Sabang Merah.
“Mereka kami tangkap di lokasi Taman Sabang Merah dan Rawa Bangun. Kata si Egel ini, baju yang bertuliskan ISIS dibeli dengan cara memesan. Untuk menindaklanjuti temuan atribut itu, kami kemudian melaporkan temuan itu kepada Polres Sanggau,” katanya.

Continue Reading | komentar

Menyoal Kekurangan Guru di Kalbar

Oleh: Vandrektus Derek,S.Pd.. Dunia pendidikan di Kalimantan Barat dihantui ancaman paceklik guru. Angka pensiun yang tinggi telah menjadi penyebab utama dari persoalan ini. Banyaknya guru PNS yang akan segera pensiun dilatarbelakangi oleh keadaan pada tahun 1975 sampai 1978 silam. Pengangkatan guru PNS secara besar-besaran saat itu dilakukan melalui Instruksi Presiden (INPRES) nomor 1 yang memudahkan pengangkatan guru, terutama guru SD.
“Antisipasi kekurangan guru telah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat dengan mengusulkan kuota kekurangan guru mencapai 10 ribu orang. Tetapi, yang mendapat persetujuan dari pemerintah pusat hanya 1000 sampai 2000 orang guru saja. Jumlah ini tentunya jauh dari yang diharapkan. Sehingga persoalan guru di kalbar menjadi persoalan klasik bagi propinsi ini,” Demikian pernyataan kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat, Dr.Akim,MM; 27 November 2015 silam yang dikutip oleh salah satu media cetak di Kalbar.
Pemerintah daerah (propinsi) harus duduk bersama dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi. Tentu saja dasarnya perlu dikaji dengan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku sejak Januari 2001, UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan PP no 25 tahun 2000 Tentang kewenangan pemerintah. Yang perlu dikaji adalah bagaimana implikasi langsung dari seperangkat undang-undang dan peraturan pemerintah diatas dapat berkontribusi banyak terhadap proses rekrutmen guru PNS di daerah. Atau malahan menjadi biang dari kesulitan rekrutmen tenaga guru yang akan dihadapi daerah seperti di Kalimantan Barat ini. Jangan sampai alih-alih undang-undang, muncul keinginan pemerintahan baru untuk menghidupkan marwah Orde Baru. Semua menjadi sentralistik kembali. Hal ini perlu diwaspadai karena jika itu terjadi maka putra daerah akan kembali menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Persoalan kekurangan guru hendaknya tidak dibiarkan berlarut-larut. Perlu ada langkah tanggap darurat pemerintah untuk menyikapinya. Misalnya rekrutmen guru harus dibedakan dengan rekrutmen CPNS lainnya baik dari segi formasi maupun sistem rekrutmen yang lebih elegan. Jika memang proporsi kebutuhan guru lebih banyak maka tahapan rekrutmen perlu segera dilakukan. Putra daerah diberikan kesempatan untuk membangun dan mengembangkan daerahnya masing-masing dengan menjadi guru. Berdayakan guru-guru honorer di daerah terpencil untuk segera diangkat menjadi guru PNS dan menetap di sana selama jangka waktu tertentu. Tidak mengajukan pindah setelah pengangkatan. Paling tidak cara ini dapat menjawab kondisi paceklik guru ini. Mengapa demikian? Tentunya peran guru menyangkut pelayanan yang sentral di masyarakat, terkait dengan masa depan para calon pemimpin bangsa. Jika kalbar kekurangan guru terus menerus maka sektor pendidikan akan terganggu.
Pemerintah perlu belajar banyak dari Jepang, ketika Kota Hiroshima dan Nagasaki terkena bom atom dari tentara sekutu. Pertanyaan Kaisar Hirohito yang masih terukir dalam sejarah adalah “Berapa jumlah guru yang masih hidup.” Sungguh hal yang pertama ingin diselamatkan oleh kaisar Hirohito saat itu adalah dunia pendidikan Jepang.
Dan hasilnya dalam kurun waktu yang tidak begitu lama Jepang mampu bangkit dan menjadi negara industri maju di dunia. Analogi ini seharusnya dapat menjadi titik terang akan solusi Kekurangan guru di Kalimantan Barat. Sayangnya, sampai saat ini belum ada upaya atau semacam kebijakan yang dianggap tepat. Padahal, dari segi kuantitas lulusan dari Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) di Kalimantan Barat dalam lima tahun terakhir mungkin saja lebih besar dari jumlah kebutuhan guru di propinsi ini. Hanya saja belum terjalin sebuah visi bersama untuk menjawab kekurangan guru di kalbar. Keduanya berjalan masih masing-masing. Seharusnya, pemerintah propinsi saling mengisi dengan LPTK yang ada. Baik dari segi penyediaan data, program, input dan output. Bila perlu lakukan MoU.  Dengan demikian, tidak lagi terjadi tarik menarik kepentingan pusat dan daerah yang membuat Kalimantan Barat seolah-olah tidak punya sumber daya manusia yang memadai untuk direkrut menjadi guru.
Terkait dengan kondisi kekinian yang mempersyaratkan guru harus mengikuti uji kompetensi Sajana Mendidik di Daerah Terluar,Terdepan Dan Tertinggal (SM3T) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah sebuah program unggulan untuk menciptakan guru-guru yang kompeten. Mereka yang telah menjalani program ini dapat diajukan untuk menjadi guru PNS. Akan tetapi, hal yang perlu dikritisi adalah bagaimana kelanjutan ceritanya setelah mereka direkrut menjadi guru PNS.
Apakah mereka yang berasal dari kota tidak menjadikan program ini sebagai batu loncatan saja. Setelah diangkat menjadi guru PNS mereka akan mengajukan pindah ke kota lagi. Parahnya mereka yang berada di luar pulau menyeberang ke Kalimantan hanya untuk mendapatkan status PNS lalu kembali ke kampung halamannya. Hal ini dapat dibenarkan karena kita berada di wilayah NKRI. Hanya  saja, Kalimantan Barat menjadi kekurangan guru kembali terutama daerah-daerah terpencil. Program semacam ini menurut hemat penulis perlu dikaji ulang. Perlu diperjelas aturan mainnya sehingga tidak menimbulkan resistensi atau kesalahpahaman. Kosistensi untuk membangun daerah di kalbar perlu menjadi prioritas sebab tugas guru adalah pengapdian bukan mencari hidup semata.
Sungguh, masalah kekurangan guru ini menjadi begitu serius. Banyak hal yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk rekrutmennya. Namun, ada beberapa solusi yang perlu dilakukan, diantaranya: Pertama, Perbaiki sistem rekrutmen guru oleh pemerintah pusat. Kedua, pemerintah propinsi diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan sesuai kebutuhan. Ketiga, Penegakan aturan dalam rekrutmen guru terkait perpindahan tugas harus jelas. Keempat, adanya koordinasi antara pemerintah propinsi dengan LPTK negeri maupun swasta setempat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perhatikan mutu dalam melakukan rekrutmen. Dengan demikian niscaya masalah kekurangan guru di Kalbar dapat teratasi dengan baik.

*)Guru SMP/SMA/Waka Kurikulum
SMA Santo Fransiskus Asisi Pontianak

Continue Reading | komentar

SUKADANA – Akhirnya, sebanyak 371 jiwa dari 102 kepala kelurga (KK) warga eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) telah diberangkatkan dengan menggunakan KM Bone dan KM Sukadana Raya, Sabtu (23/1) kemarin. Para pendatang tersebut diberangkatkan melalui Pelabuhan Teluk Cik Kadir Sukadana.
Sementara itu, untuk warga eks Gafatar yang berada di Kecamatan Pulau Maya, yang tersebar di Dusun Limau Manis dan Dusun Sati Lestari, Desa Tanjung Satai, dijadwalkan diberangkatkan pada hari ini (25/1) dengan menggunakan kapal yang sama.  Proses pemberangkatan kemarin juga mendapat pengawalan yang ketat dari TNI, Polri, Pol PP, dan 10 anggota Brimob yang dilengkapi dengan senjata lengkap laras panjang. Mereka mengiringi pelayaran eks Gafatar tersebut menuju ke penampungan sementara di Kota Pontianak, untuk mencegah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Bupati  Kayong Utara Hildi Hamid langsung melepas keberangkatan  warga eks Gafatar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara sendiri langsung memfasilitasi pemulangan tersebut, dari mulai angkutan tempat pengungsian sementara, hingga kapal yang disewa  khusus, termasuk  konsumsi selama dalam perjalanan. “Tahap pertama kita kirim yang dari Sukadana. Namun ada terdapat satu  keluarga  yang  terpaksa  di tinggal di Kayong Utara, karena  sedang  menjalani  operasi  persalinan. Yang sakit dan melahirkan akan kita urus,  Dinas Sosial  yang akan mengurusnya,” ucap Bupati.
Mengenai biaya keberangkatan warga eks Gafatar dari Kayong Utara hingga tiba di tempat penampungan, dipastikan Bupati ditanggung oleh Pemkab. Selanjutnya, dia menambahkan para pendatang tersebut akan menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang mana menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Kalbar.Terpisah, mengenai hal ini, kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kayong Utara, Sukarman, menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan tersebut demi memberikan rasa kenyamanan dan keamanan warga eks Gafatar itu sendiri. Terlebih, dia menambahkan bahwa mereka juga tidak kuasa menghadapi gugatan dari masyarakat, agar segera  mengembalikan para pendatang ini ke daerah asal mereka. Secara pribadi, dia menilai kebijakan yang telah diambil Bupati sangat tepat. Terlebih demi melihat keamanan, baik warga pendatang eks Gafatar, maupun warga setempat yang didatangi mereka.
“Untuk data berapa jumlah seluruh warga eks Gafatar ini belum dapat kita sampaikan. Karena ternyata setelah dilakukan pendataan kembali terjadi penambahan. Nanti setelah konkret semua baru kita sampaikan,” tutupnya. Sementara itu, untuk warga eks Gafatar yang diberangkatkan, ternyata hanya membawa perlengkapan seadanya. Mereka hanya membawa pakaian dan beberapa perabot yang belum laku dijual dengn sistem lelang. Sementara untuk barang bawaan yang dirasa menyulitkan untuk dibawa terpaksa dijual mereka dengan harga murah.
Joko, salah seorang warga mantan Gafatar yang  merupakan salah satu koordinator di Desa Sedahan, mengungkapkan jika dirinya berterima kasih  dengan  Pemkab yang telah memberikan fasilitasi kepada mereka.“Tentunya kami hanya  pasrah  dengan pemerintah dan berterima kasih atas semuanya. Dan seluruh  warga kami meminta maaf jika memang kami telah meresahkan,” ucap Joko ketika pamit dan masuk ke dalam kapal motor. 


dikutip dari: http://www.pontianakpost.com/
Continue Reading | komentar
 
Copyright © 2011. Pontianak News . All Rights Reserved
Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map
Template Modify by Creating Website. Inpire by Darkmatter Rockettheme Proudly powered by Blogger